Menimbang Syariat Islam di Aceh

hukum cambuk (serambinews)Saya menginjakkan kaki pertama kali di Aceh tanggal 2 Januari 2005. Seelah keluar pintu Bandara Sultan Islakandar Muda terpampang sebuah baligo besar yang bertuliskan “SELAMAT DATANG DI NEGERI SYARIAT”. Namun beberapa waktu lalu tatkala sy berkunjung ke Banda Aceh, tulisan pada baligo itu sdh berubah. Pada awalnya sy membayangkan kondisi penerapan syariat Islam di Aceh akan mirip cerita dalam kitab-kitab yang mennggambarkan  keadaan pada zaman dimana Islam diterapkan atau minimal seperti suasana di Arab Saudi. Namun ternyata masih jauh panggang dari api. Walau saya akui bahwa suasana “Islam” di Aceh sudah cukup membuat saya nyaman dan betah tinggal di Aceh.

Penerapan syariat Islam di Aceh didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001. Namun apa yang saya sendiri saksikan, penerapan syariat masih terbatas pada hal-hal yang superfisial. Masih jauh dari kata penerapan yang menyeluruh. Menurut analisa orang awam seperti saya, ada beberapa faktor yang menghambat penerapan syariat Islam di Aceh :

  1. Pemerintah yang tidak serius dan tidak tegas. Hal yang terpenting dalam penerapan suatu hukum adalah pemerintah yang bisa memaksa dan memberikan saksi bila suatu aturan tidak dilaksanakan. Namun pada kenyataannya pemerintah Aceh seakan-akan tidak memiliki kemauan politik (political will) untuk menerapkan syariat Islam yang kaaffah. Bahkan lebih parah agi Islam hanya dijadikan komoditas politik. Dinas Syariat Islam belum maksimal terhadap upaya mulia ini. Sehingga tidak heran bila di kantor bupati tempat saya bertugas masih banyak orang yang meninggalkan sholat jumat dengan tenang. Pemerintah hanya mengimbau “Mari Tegakkan Syariat Islam” sebatas pada spanduk saja, tidak dalam tataran tindakan yang nyata. Ketidaktegasan pemerintah ini berakibat pada banyaknya pelanggar syariat dan adanya individu-individu yang secara struktural dan finansial membuat mereka kebal hukum Islam.
  2. Keinginan masyarakat tidak terkordinasi. Masyarakat Aceh (yang saya lihat) sebenarnya sangat menginginkan penerapan syariat Islam. Salah satunya bisa dilihat dari adanya kontrol masyarakat terhadap pelanggaran syariat terjadi. Contohnya : dibeberapa daerah paling banyak kasus  khalwat  ataupun mesum dilaporkan oleh masyarakat kepada Wilayatul Hisbah (Polisi Syariat). Bila aparat tidak bertindak, masyarakat biasanya “main hakim sendiri”. Namun keinginan ini baru sebatas dalam khutbah Jum’at dan ceramah. Diperlukan “kekuatan” dari masyarakat yang bisa memaksa pemerintah untuk menerapkan syariat Islam dengan benar. Kekuatan itu sebenarnya sudah ada, namun masih berserak dan belum terkordinasi. Saya tidak terlalu  berharap pada partai politik yang ada untuk bisa menyuarakan Syariat Islam. Kalaupun ada itu pasti tidak laku. Partai pemenang pemilu baik partai nasional maupun lokal tidak satupun yang secara vokal dan eksplisit menyuarakan penerapan syariat Islam.
  3. Sebagian besar Individu yang kurang memahami syariat. Saya tidak mengatakan bahwa sy sendiri paham syariat. Namun apa yang sy lihat di Aceh, Islam yang kebanyakan dipahami adalah “Islam kultural“. Islam masih dipaami sebagai ibadah ritual seperti sholat, puasa, haji dan penampakan superfisial seperti jilbab, baju koko, peci, dan perayaan hari besar agama. Bukan Islam sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh yang mengatur semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pendidikan. Makanya sy tidak heran apabila orang sangat antusias pada kegiatan2 Islam yang bernuansa budaya seperti MTQ, Perayaan Maulid, Zikir di kenduri kematian, ataupun kelompok-kelompok wirid yang menjamur. Namun bila kita melihat dari kehidupan sehari-hari, kehidupan rakyat Aceh tidak jauh berbeda dengan umat Islam di daerah nusantara yang lain. Sebagai contoh : korupsi masih merajalela, bahkan saat ini minuman keras tidak terlalu susah ditemukan, tempat prostitusi menjamur (walau tidak resmi), ganja masih jadi idola kaum muda, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh masih menganut sistem riba,
    Contoh kasus :Beberapa hari yang lalu, 4 orang anak muda masuk UGD di puskesmas saya karena overdosis ganja dan miras, hampir semua staf di puskesmas saya terlibat transaksi kredit riba di bank, pacaran muda mudi marak, selingkuhpun jadi berita harian, wanita yang tidak berjilbab masih bisa kita temukan dimana-mana.

Jumlah ulama di Aceh sebenarna cukup banyak untuk bisa mendidik masyarakat agar paham syariat.. Jumlah yang cukup besar itu sebenarnya bisa menekan pemerintah untuk serius pada penerapan syariat Islam di Aceh. Namun kordinasi untuk fokus pada penerapan syariat Islam belum terlihat jelas. Kebanyakan masih kerkutat pada sebatas seruan dan bukan pada aksi nyata demi tegaknya syariat. Bahkan yang banyak ulama yang terkenal hanya karena “amalan wirid” yang diajarkan dipakai dimana-mana oleh masyarakat.

Walau tidak bisa dipungkiri juga bahwa untuk penerapan syariat yang  100% kaaffah mungkin sulit karena berbagai hal antara lain  sistem politik Islam tidak mungkin diterapkan secara penuh, namun setidaknya penerapan itu bisa menciptakan pemerintahan yang lebih bersih. Saya agak khawatir penerapan syariat yang setangah hati dan tebang pilih seperti sekarang ini hanya akan memberikan wajah buruk penerapan hukum Islam. Walaupun sanksi pelanggaran  hukum Islam saat inihanya sebatas Qanun/Perda, belum murni hukum Islam. Cont ohnya : Hukuman untuk pezina (mesum) baru sebatas hukum cambuk (kalo tidak salah 7 kali cambuk) tanpa membedakan apakah pelakunya sudah menikah atau belum. Padahal dalam hukum Islam yang sebenarnya hukuman bagi pezina adalah hukum rajam sampai mati bagi pezina yg sudah menikah dan cambuk 100 kali bagi yang belum menikah kemudian dipisahkan keduanya, bukan malah dinikahkan.

Memang masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dibenahi demi tegaknya syariat Islam di Aceh. Kalau menurut saya peran pemerintah Aceh adalah kunci utamanya. Bila syariat diterapkan kepada mayarakat Aceh, saya kira tidak akan ada yang menolak.  Kesadaran individu dan masyarakat memang sangat perlu, tapi sekali lagi bahwa hal terpenting yang selama ini terjadi mengapa Syariat tidak berjalan baik karena pemerinah Aceh kurang serius akan hal ini. Entah ada unsur kesengajaan atau mungkin ada pesanan dari “luar” yang menginginkan tidak berlakunya syariat Islam?  Entahlah…Ingatlah Aceh hanya akan mulia dengan Islam. Menurut bahasa yang sering saya dengar “Aceh hanya akan memiliki marwah, bila syariat Islam diterapkan dengan benar dan menyeluruh”. Tiada kemuliaan di atas muka bumi ini kecuali dengan Islam, termasuk bila Aceh menginginkan marwah dan kemuliaan itu.

Allahu a’lam…

Iklan

2 Tanggapan

  1. mari kita mulai penegakan syari’at islam dari rumah sendiri

  2. Ternyata Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan bahwa selamatan kenduri kematian setelah hari wafat, hari ketiga, ketujuh dll adalah : MAKRUH, RATAPAN TERLARANG, BID’AH TERCELA (BID’AH MADZMUMAH), OCEHAN ORANG-ORANG BODOH.
    Berikut apa yang tertulis pada keputusan itu :

    MUKTAMAR I NAHDLATUL ULAMA (NU)
    KEPUTUSAN MASALAH DINIYYAH NO: 18 / 13 RABI’UTS TSAANI 1345 H / 21 OKTOBER 1926
    TENTANG
    KELUARGA MAYIT MENYEDIAKAN MAKAN KEPADA PENTAKZIAH

    TANYA :
    Bagaimana hukumnya keluarga mayat menyediakan makanan untuk hidangan kepada mereka yang datang berta’ziah pada hari wafatnya atau hari-hari berikutnya, dengan maksud bersedekah untuk mayat tersebut? Apakah keluarga memperoleh pahala sedekah tersebut?

    JAWAB :
    Menyediakan makanan pada hari wafat atau hari ketiga atau hari ketujuh itu hukumnya MAKRUH, apabila harus dengan cara berkumpul bersama-sama dan pada hari-hari tertentu, sedang hukum makruh tersebut tidak menghilangkan pahala itu.

    KETERANGAN :
    Dalam kitab I’anatut Thalibin Kitabul Janaiz:
    “MAKRUH hukumnya bagi keluarga mayit ikut duduk bersama orang-orang yang sengaja dihimpun untuk berta’ziyah dan membuatkan makanan bagi mereka, sesuai dengan hadits riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdullah al Bajali yang berkata: ”kami menganggap berkumpul di (rumah keluarga) mayit dengan menyuguhi makanan pada mereka, setelah si mayit dikubur, itu sebagai bagian dari RATAPAN ( YANG DILARANG ).”

    Dalam kitab Al Fatawa Al Kubra disebutkan :
    “Beliau ditanya semoga Allah mengembalikan barokah-Nya kepada kita. Bagaimanakah tentang hewan yang disembelih dan dimasak kemudian dibawa di belakang mayit menuju kuburan untuk disedekahkan ke para penggali kubur saja, dan tentang yang dilakukan pada hari ketiga kematian dalam bentuk penyediaan makanan untuk para fakir dan yang lain, dan demikian halnya yang dilakukan pada hari ketujuh, serta yang dilakukan pada genap sebulan dengan pemberian roti yang diedarkan ke rumah-rumah wanita yang menghadiri proses ta’ziyah jenazah.
    Mereka melakukan semua itu tujuannya hanya sekedar melaksanakan kebiasaan penduduk setempat sehingga bagi yang tidak mau melakukannya akan dibenci oleh mereka dan ia akan merasa diacuhkan. Kalau mereka melaksanakan adat tersebut dan bersedekah tidak bertujuan (pahala) akhirat, maka bagaimana hukumnya, boleh atau tidak? Apakah harta yang telah ditasarufkan, atas keingnan ahli waris itu masih ikut dibagi/dihitung dalam pembagian tirkah/harta warisan, walau sebagian ahli waris yang lain tidak senang pentasarufan sebagaian tirkah bertujuan sebagai sedekah bagi si mayit selama satu bulan berjalan dari kematiannya. Sebab, tradisi demikian, menurut anggapan masyarakat harus dilaksanakan seperti “wajib”, bagaimana hukumnya.”
    Beliau menjawab bahwa semua yang dilakukan sebagaimana yang ditanyakan di atas termasuk BID’AH YANG TERCELA tetapi tidak sampai haram (alias makruh), kecuali (bisa haram) jika prosesi penghormatan pada mayit di rumah ahli warisnya itu bertujuan untuk “meratapi” atau memuji secara berlebihan (rastsa’).
    Dalam melakukan prosesi tersebut, ia harus bertujuan untuk menangkal “OCEHAN” ORANG-ORANG BODOH (yaitu orang-orang yang punya adat kebiasaan menyediakan makanan pada hari wafat atau hari ketiga atau hari ketujuh, dst-penj.), agar mereka tidak menodai kehormatan dirinya, gara-gara ia tidak mau melakukan prosesi penghormatan di atas. Dengan sikap demikian, diharapkan ia mendapatkan pahala setara dengan realisasi perintah Nabi  terhadap seseorang yang batal (karena hadast) shalatnya untuk menutup hidungnya dengan tangan (seakan-akan hidungnya keluar darah). Ini demi untuk menjaga kehormatan dirinya, jika ia berbuat di luar kebiasaan masyarakat.
    Tirkah tidak boleh diambil / dikurangi seperti kasus di atas. Sebab tirkah yang belum dibagikan mutlak harus disterilkan jika terdapat ahli waris yang majrur ilahi. Walaupun ahli warisnya sudah pandai-pandai, tetapi sebagian dari mereka tidak rela (jika tirkah itu digunakan sebelum dibagi kepada ahli waris).

    SELESAI, KEPUTUSAN MASALAH DINIYYAH NO: 18 / 13 RABI’UTS TSAANI 1345 H / 21 OKTOBER 1926

     REFERENSI : Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M), halaman 15-17), Pengantar: Rais ‘Am PBNU, DR.KH.MA Sahal Mahfudh, Penerbit Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dan Khalista, cet.III, Pebruari 2007.

     CATATAN : Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa bacaan atau amalan yang pahalanya dikirimkan/dihadiahkan kepada mayit adalah tidak dapat sampai kepada si mayit. Lihat: Imam an-Nawawi dalam Syarah Muslim 1 : 90 dan Takmilatul Majmu’ Syarah Muhadzab 10:426, Fatawa al-Kubro (al-Haitsami) 2:9, Hamisy al-Umm (Imam Muzani) 7:269, al-Jamal (Imam al-Khozin) 4:236, Tafsir Jalalain 2:19 Tafsir Ibnu Katsir ttg QS. An-Najm : 39, dll.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: