Pasal-Pasal Bermasalah RUU Pornografi

Setelah ramadhan berlalu, nampaknya kemaksiatan kembali merajalela. Para artis yang dulu nampak santun dengan berbusana muslimah sekarang telah kembali ke “fitrah” sebagaimana sebelum bulan ramadhan. Acara di televisipun demikian. Acara yang berbau pornoaksi dan pornografi kembali merebak.  Undang-Undang pornografi yang telah 10 tahun dalam rancangan, sampai saat ini belum disahkan. Saya sangat mendukung disahkannya RUU pornografi tersebut, namun diakui secara kasat mata bahwa RUU tersebut memiliki banyak kelemahan dan pembahasan lebih lanjut. RUU tersebut tidak akan memberantas pornografi, tapi hanya mengatur masalah pornografi. Berikut ini adalah pasal-pasal yang akan menimbulkan kontroversi dan masalah di kemudian hari.

1. Definisi pornografi

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Definisi ini mengambang dan relatif serta tidak memiliki dasar teologi. Masyarakat yang mana yang dimaksud dalam RUU ini tidak jelas. Bagi masyarakat yang beragama Islam, definisi porno jelas berbeda dengan masyarakat Hindu di Bali atau masyarakat Papua yang menganut agama kristen-animisme. Bagi umat Islam jelas, pornografi adalah menampakan aurat atau bentuk tubuh dan perilaku seksual lain yang jelas melanggar dalam syariat, misalnya wanita yang bernyanyi dan bergoyang di depan umum (selain mahram dan suami). Jadi saran saya, definisi porno di dasarkan saja pada syariat Islam sebagaimana di beberapa inegeri di Malaysia seperti Kelantan dan Trengganu. Umat Islam mesti mematuhi aturan itu, dengan memberikan kebebasan berpakaian bagi umat lain sesuai dengan agama dan keyakinannya. Orang cina yang beragama Budha dan Kristen tidak ada yang dipaksa untuk memakai jilbab sebagaimana wanita muslim. Namun bentuk pornografi lain seperti gambar, animasi, kartun, dll harus sesuai syariat Islam.

2. Istilah-istilah ambiguitas dan multitafsir

Dalam pasal 1 : yang dapat membangkitkan hasrat seksual : hal ini dapat bersifat subjektif. Bisa saja bagi si Fulan rambut Luna Maya sudah membangkitkan hasrat seksual, namun bagi orang lain mungkin tidak.

Dalam Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

e.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

f.kekerasan seksual;

g.masturbasi atau onani;

h.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

i.alat kelamin.

Pasal 10
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

mengesankan ketelanjangan dan menggambarkan ketelanjangan” juga multitafsir dan multiinterpretatif. Bisa saja seorang laki-laki yang hanya memakai singlet dan celana puntung dikategorikan mengesankan ketelanjangan. Hal ini kembali pada tidak adanya dasar teologis untuk mendefinisikan pornografi. Demikian dengan kata eksploitasi seksual, yang bermuatan pornografi lainnya masih menimbulkan banyak penafsian.

Pasal 6
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Karena definisi pornografi yang tidak jelas, dokter atau mahasiswa kedokteran yang menyimpan gambar-gambar anatomi manusia yang menggambarkan ketelanjangan dan yang dapat membangkitkan hasrat seksual bisa saja terjerat oleh undang-undang ini.

Pasal 13
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Secara sekilas bila berdasarkan pasal ini, maka pornografi diperbolehkan di tempat khusus seperti teater atau bahkan bila lapangan konser dianggap sebagai tempat dan cara khusus, pornografi boleh dibuat dan disebarluaskan. Penjelasan pasal ini masih memerlukan penjelasan lebih rinci lagi.

Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Konser goyang ngebor dan bahkan mungkin penari telanjang bisa dikategorikan seni oleh para seniman porno. Hmm… RUU Pornografi ternyata malah melegalkan pornografi.

Pasal 21
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal ini bisa saja dijadikan payung hukum bagi setiap orang atau kelompok untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelanggar UUP ini. Walaupun dalam pasal selanjutnya ada penjelasan tentang cara peran serta masyarakat, namun dlm pasal ini dikatakan “dapat dilakukan dengan cara,” artinya cara lain boleh dilakukan termasuk tindakan anarkis

Pasal 22
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:

a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan

d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Jadi sebenarnya dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini sebenarnya bukan untuk memberantas pornografi tapi untuk mengatur pornografi bahkan bisa menjadi payung hukum untuk melegalisasi pornografi sebagaimana undang-undang di negara lain. Lho kok ???

Iklan

3 Tanggapan

  1. Betul Ustd…

    Undang undang tsb bisa menjadi payung hukum untuk melegalkan pornografi.
    terutama yang pasal 14 itu.

    Jadi orang2 yang menolak undang2 tsb hanya karena Islam phobia.

  2. Maaf mas, sy dpt web mas dr temen
    makasi mas infonya
    tp mas kok banyak kritiknya
    tp solusinya ga ada,
    contonya : harusnya pasal….. di revisi, menjadi ……
    gitu biar lebih jelas
    makasi mas

  3. Saya lebih setuju klo UU ini dinamai perlindungan anak dan wanita, sesuai tujuannya.
    Klo Pornografi, hmmm… tampaknya bakalan pro dan kontra yg ga ada habisnya.
    Karena porno itu sendiri absurd, sehingga penyusun UU ini juga menerjemahkan porno sangat dibatasi.

    Dan yang tak kalah penting, tayangan kekerasan juga mengancam generasi muda kita loh…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: